CARA UPDATE SIHA 1.6.5 KE SIHA 1.7

SISTEM INFORMASI HIV-AIDS DAN IMS (SIHA) Versi 1.6.5 OFFLINE

Langkah untuk melakukan update SIHA 1.6.5 ke SIHA 1.7
Ini adalah langkah untuk melakukan update SIHA 1.6.5 versi Oneclick.
Versi One click adalah ditandai dengan adanya folder siha di drive C

  1. Pastikan ada folder siha di drive c anda. Contoh c:/siha
  2. Jalankan file SIHA update 1.6.5 to 1.7.exe
  3. Setelah proses update selesai, jalankan browser anda, ketik http://localhost/restore_db/uploaddb.php
  4. Klik tombol choose file atau Browse, Arahkan ke file update_view_only.sql di folder C:\siha\xampp\htdocs
  5. Tunggu sampai muncul pesan berhasil.
  6. Kembali ketik pada browser anda alamat http://localhost/restore_db/uploaddb.php
  7. Klik tombol choose file atau Browse, Arahkan ke file update_sql_forsiha17 di folder C:\siha\xampp\htdocs
  8. Jalankan aplikasi SIHA dari icon tanda pita di desktop anda.
  9. Pastikan browser anda sudah terupdate ke versi paling akhir (versi 38.0).

Baca lebih lanjut

Iklan
Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Standar Akreditasi Puskesmas BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Puskesmas (KMUP)

BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Puskesmas (KMUP)

Standar

5.1. Tanggung jawab Pengelolaan Upaya Puskesmas

Penanggungjawab Upaya Puskesmas bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan pelaksanaan Upaya Puskesmas sejalan dengan tujuan Upaya Puskesmas, tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

Kriteria

  • Penanggungjawab Upaya Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapat mengelola sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.

Maksud dan Tujuan:

  • Penanggungjawab Upaya Puskesmas harus kompeten untuk mengelola Upaya Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya, agar upaya tersebut dikelola dan dilaksanakan tepat tujuan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Penanggungjawab harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas.
  • Upaya peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang dipersyaratkan sebagai Penanggungjawab.

Elemen Penilaian: Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Standar Akreditasi Puskesmas BAB. IV. Upaya Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UPBS)

BAB. IV. Upaya Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UPBS)

Standar:

4.1. Kebutuhan akan Upaya Puskesmas dianalisis.

Penanggungjawab Upaya Puskesmas mengidentifikasi kegiatan kegiatan Upaya Puskesmas sesuai dengan kebutuhanan harapan masyarakat.

Kriteria

  • Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menetapkan jenis-jenis kegiatan program yang disusun berdasar analisis kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program.

Maksud dan Tujuan:

  • Kegiatan-kegiatan dalam setiap Upaya Puskesmas disusun oleh Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas tidak hanya mengacu pada pedoman atau acuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat terutama sasaran program.
  • Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran dari Upaya Puskesmas dapat diidentifikasi melalui survey, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat.
  • Komunikasi   perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang Upaya Puskesmas kepada masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran.
  • Komunikasi dan koordinasi perlu juga dilakukan kepada lintas program maupun lintas sector terkait.

  Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Standar Akreditasi Puskesmas BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

 Standar

3.1.  Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

Kriteria

  • Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggungjawab manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

Maksud dan Tujuan

  • Agar mutu dapat dikelola dengan baik maka perlu ditetapkan Penanggungjawab manajemen mutu (wakil manajemen mutu) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan membudayakan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja secara berkesinambungan akan menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan sistematis.
  • Penanggungjawab manajemen mutu tersebut bertanggung jawab dalam menyusun pedoman (manual) mutu dan kinerja bersama dengan Pimpinan Puskesmas yang akan menjadi acuan bagi Pimpinan, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelakasana kegiatan Puskesmas.

 Elemen Penilaian:

  1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggungjawab manajemen mutu
  2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggungjawab manajemen mutu
  3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh Penanggungjawab manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas.
  4. Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.
  5. Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Standar Akreditasi Puskesmas Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

Tata kelola sarana Puskesmas

Standar

2.1. Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

Persyaratan Lokasi

Kriteria

2.1.1. Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang daerah

 

Maksud dan Tujuan:

  • Pendirian Puskesmas perlu memperhatikan persyaratan lokasi: dibangun di setiap Kecamatan, memerhatikan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mematuhi persyaratan kesehatan lingkungan
  • Analisis yang mempertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategik atau rencana pembangunan Puskesmas

  Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS

BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Standar

1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan Puskesmas diidentifikasi dan tercermin dalam Upaya Puskesmas. Peluang untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Kriteria

  • Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan.

Maksud dan Tujuan: Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Standar Akreditasi Puskesmas

Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggara upaya kesehatan dasar. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/ II/ 2004, tentang ”Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2004.”, merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajad kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator kecamatan sehat adalah: lingungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajad kesehatan penduduk kecamatan. Untuk mendukung kecamatan sehat salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah dengan adanya Desa Siaga, yang salah satu indikatornya adalah ada Pos Kesehatan Desa sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dengan penggerakan masyarakat wilayah desa/ kelurahan, dan sebagai upaya pertolongan pertama pada penyakit (P3P) dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

STRATEGI STOP TUBERCULOSA

dummy.png

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1993, WHO menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. Walaupun strategi DOTS telah terbukti sangat efektif untuk pengendalian TB, tetapi beban penyakit TB di masyarakat masih sangat tinggi. Dengan berbagai kemajuan yang dicapai sejak tahun 2003, diperkirakan masih terdapat sekitar 9,5 juta kasus baru TB, dan sekitar 0,5 juta orang meninggal akibat TB di seluruh dunia (WHO, 2009). Selain itu, pengendalian TB mendapat tantangan baru seperti ko-infeksi TB/HIV, TB yang resisten obat dan tantangan lainnya dengan tingkat kompleksitas yang makin tinggi. Dokumen Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2011-2014 ini disusun dengan konsultasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan provinsi serta mengacu pada:

(1) kebijakan pembangunan nasional 2010-2014;

(2) dokumen strategi dan rencana global dan regional; dan

(3) evaluasi perkembangan program TB di Indonesia

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Outbound

DSC_0382.JPG

Outbond adalah salah satu kegiatan yang dilakukan diluar gedung dan lebih dekat dekat alam bebas atau dunia luar. Outbond dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan dalam setiap kegiatan dalam outbond memiliki fungsi dan pembelajaran yang dapat diambil filosofi dan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam sebuah organisasi/perusahaan ataupun instansi pememrintahan.

Manfaat yang didapatkan dengan kegiatan Outbond :

  1. Memberikan kebebasan dalam alam bebas
  2. Meningkatkan tali persaudaraan dan persahabatan
  3. Meningkatkan kesadaran kerjasama antar peserta
  4. Meningkatkan soliditas organisasi dan instansi
  5. Menanamkan nilai-nilai positif dalam organisasi

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar

Surat  Edaran Tugas Belajar Kementerian Kesehatan  Republik Indonesia Tahun 2016

Silahkan download disini

Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar